JAKARTA--MI: Krisis yang terjadi di sepak bola Indonesia membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI turun tangan. Anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid guna mengurai dan mencari tahu penyebab krisis tersebut.
Utut yang juga pecatur Indonesia itu mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi terbatas Selamatkan Indonesia di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (17/3).
Menurutnya, RDP bakal diselenggarakan paling cepat April mendatang. "Sepak bola itu hajat hidup orang banyak. Saya akan menjadwalkan agar Komisi X bisa melakukan rapat dengar pendapat dengan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Kegiatan ini akan dilakukan paling cepat bulan April, setelah DPR reses. Kami ingin mengetahui apa sih penyebab krisis yang terjadi sehingga sepak bola Indonesia terpuruk," kata Utut.
Hadir dalam diskusi ini wartawan senior Budiarto Shambazy dan Ketua Save Our Soccer (SOS) Isfahani. Utut menambahkan, RDP tersebut juga akan menindaklanjuti hasil Kongres Sepak bola Nasional (KSN) yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, 30-31 Maret. "RDP nanti masih ada benang merahnya dengan KSN di Malang yang dicetuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, saya menganjurkan KSN memberikan rekomendasi yang kuat dan tajam agar PSSI tidak bisa mengelak lagi untuk membenahi krisis yang sedang terjadi. Saya juga menganjurkan KSN memberikan rekomendasi kepada DPR sehingga saat RDP dengan PSSI kami bisa fokus mengajukan pertanyaan dan memberikan rekomendasi," tegasnya.
Utut mengatakan, DPR tidak akan tinggal diam melihat krisis yang terjadi di dunia persepakbolaan dalam negeri. "Kalah dari Laos itu merupakan hal yang memalukan. Padahal, belum pernah dalam sejarahnya Indonesia kalah dari negara yang tidak memiliki tradisi sepak bola tinggi. Hal lainnya yang membuat DPR tidak akan tinggal diam atas krisis ini adalah PSSI dipimpin orang yang kontroversial," imbuhnya.
"Saya mau tegaskan bahwa kami yang hadir di sini bukanlah penggemar Nurdin Halid. Saya juga ingin agar dia mengundurkan diri dari PSSI. Tapi, tentunya harus dengan cara-cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum. Saya mendesak, Panitia KSN mengundang 108 anggota PSSI yang memiliki hak suara untuk memilih ketua umum baru. Sehingga setelah KSN digelar, para pemilik suara itu mau menggelar kongres luar biasa (KLB) PSSI untuk mengganti Nurdin Halid," tambahnya.
Sementara itu, Budiarto mengatakan Presiden Yudhoyono seharusnya meniru cara-cara mantan Presiden Soeharto dalam menurunkan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Menurutnya, Soeharto kala itu berhasil menurunkan Ali Sadikin sebagai dari jabatan Ketua Umum PSSI yang masuk Petisi 50.
"Almarhum Presiden Soeharto pernah memanggil Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PSSI karena ikut dalam gerakan Petisi 50. Beliau mendesak agar Ali segera meletakkan jabatan dan hal itu dituruti oleh yang bersangkutan," kata Budiarto.
"Saya pikir cara ini bisa ditiru oleh Presiden Yudhoyono untuk mendesak Nurdin Halid melepaskan jabatannya. Setelah memanggil Nurdin, Presiden harus segera menggelar konferensi pers dan menjelaskan kepada wartawan apa saja isi pembicaraan tersebut. Saat itu, penurunan Ali Sadikin sangat kental nuansa politis. Sedangkan sekarang, Nurdin harus keluar dari PSSI karena faktor moral yakni menurunnya prestasi sepak bola kita di kancah internasional," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar